Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah Albania telah mengumumkan rencana untuk memblokir platform media sosial TikTok selama satu tahun mulai 2025. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran akan pengaruh negatif TikTok, yang dianggap memicu aksi kekerasan dan perundungan, khususnya di kalangan anak-anak.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Albania, Edi Rama, dalam pertemuan dengan para guru dan orang tua yang diadakan menyusul insiden tragis pada November 2024. Dalam insiden tersebut, seorang remaja tewas ditikam oleh pemuda lain setelah pertengkaran yang diduga berawal dari media sosial.

Rama menegaskan bahwa TikTok akan ditutup sepenuhnya di seluruh wilayah Republik Albania. “Tidak akan ada TikTok di Republik Albania,” ujar Rama, seperti dikutip dari pernyataannya pada Minggu (24/12/24) mengutip Antara.

Baca juga: Waspada! Begini Cara Mengetahui dan Mengatasi WhatsApp yang Disadap

Menanggapi keputusan pemerintah, pihak TikTok meminta klarifikasi terkait insiden yang terjadi. TikTok mengklaim tidak menemukan bukti bahwa pelaku maupun korban memiliki akun di platform tersebut.

Perusahaan juga menekankan bahwa beberapa laporan menunjukkan video yang memicu insiden tersebut diposting di platform lain, bukan di TikTok.

Anak-anak merupakan kelompok pengguna TikTok terbesar di Albania, menurut penelitian domestik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua setelah laporan meningkatnya anak-anak yang membawa benda berbahaya, seperti pisau, ke sekolah. Benda-benda tersebut diduga digunakan dalam pertengkaran yang terinspirasi dari konten yang mereka lihat di media sosial.

Baca juga: iPhone 16 Resmi Dipasarkan 20 Desember, Kemenperi Sebut Hoax

Sebagai langkah antisipasi, otoritas Albania telah meningkatkan kehadiran polisi di sekolah, mengadakan program pelatihan, dan menjalin kerja sama lebih erat dengan orang tua.

Pemerintah Albania menyatakan akan mengevaluasi kembali efektivitas pemblokiran TikTok setelah satu tahun. Albania juga akan memantau respons dari perusahaan dan negara-negara lain terhadap langkah ini sebelum memutuskan apakah akan mengizinkan platform tersebut beroperasi kembali di negara tersebut.
(ant/hm25)